JAKARTA,
tribunkaltim.co.id -
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berharap pemerintah lebih
memperhatikan proses pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. BNPP menilai,
anggaran pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp 7,8 triliun dari APBN 2013
masih kurang.
Deputi
Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Suhatmansyah IS bilang,
minimal dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah perbatasan mencapai Rp
100 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu layak diperolah daerah perbatasan
karena pendapatan negara dari wilayah perbatasan saja mencapai sekitar 400
triliun.
“Kita
minta pemerintah pusat lebih besar lagi menganggarkan pembangunan di
perbatasan. Ini menyangkut nasionalisme,” ujarnya.
Menurutnya,
bila daerahnya lebih tertinggal dari negara tetangga, akan banyak warga
Indonesia yang tinggal di perbatasan pindah ke negara tetangga, seperti
Malaysia.
Suhatmansyah
menjelaskan, dengan pengalokasian APBN lebih besar maka pembangunan daerah akan
lebih pesat lagi. Hal ini akan membuat akses distribusi barang dan jasa ke
daerah perbatasan lebih cepat sampai.
Suhatmansyah mencontohkan, akibat akses yang terbatas harga
Bahan Bakar Minyak di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur bisa
mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per liter-nya. Harga itu jauh lebih
murah apabila masyarakat di sana membeli dari wilayah Malaysia.
Menurut saya pemerintah pusat harus lebih
memperhatikan kembali wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Negara lain.
Selain sebagai wajah atau beranda Negara, di daerah perbatasan juga terdapat
masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Banyak daerah yang masih dalam
kondisi memprihatinkan jika dibandingkan di daerah pusat pemerintahan. Infrastruktur
yang memprihatinkan, listrik yang belum teraliri, dan masih banyak lagi
persoalan yang menjadi sorotan berbagai pihak.
Pengalokasian dana yang besar tanpa adanya koordinasi,
kesadaran, dan pengawasan antar pihak baih pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah dengan kekuasaan otonomnya akan menjadi sia-sia. tanpa adanya ketiga hal
diatas mungkin dalam realisasinya akan banyak terjadi penyelewengan anggaran
yang besar tersebut. Banyak pihak yang akan memanfaatkan kondisi demikian
dengan berbagai cara.
Seperti diterangkan di atas, pendapatan APBN dari
daerah perbatasan mencapai Rp 400 T. hal ini berbanding terbalik dengan kondisi
real yang ada di daerah tersebut. Dengan melimpahnya sumber daya seperti minyak
bumi, gas alam, batubara, dll hanya berdampak bagi para pemilik kepentingan,
masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tidak mendapatkan manfaat secara
nyata. Pasokan listrik yang belum teraliri, harga berbagai komoditi yang jauh
dari normalnya. Hal ini dikarenakan proses pembangunan yang sangat lambat. Infrastruktur
jalan yang jauh dari kebutuhan umumnya.
Maka
dengan penambahan dana alokasi tadi dapat membantu proses percepatan
pembangunan daerah perbatasan asalkan adanya koordinasi baik dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dan dengan diiringi pengawasan dari berbagai pihak
guna mendukung program pembangunan daerah perbatasan ini
