Kebijakan Moneter

09.57 |

Kata Pengantar

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat hidayah dan ridha-Nya, penyusun dapat menyelesaikan makalah Perekonomian Indonesia yang berjudul “Kebijakan Moneter” dengan tepat waktu.

Makalah Kebijakan Moneter ini disusun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Perekonommian Indonesia. Kami menyusun makalah ini agar para pembaca mengerti makna dari Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu.

Makalah ini akan membahas lebih mendalam tentang kebijakan moneter dan apa akibatnya bila diambil kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki jenis-jenisnya dan dalam makalah ini akan dibahas secara terperinci.

Keberhasilan makalah ini tidak lepas kerjasama anatara teman-teman dan dosen mata kuliah ini. Penulis merasa makalah ini belum sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar makalah ini menjadi lebih sempurna. Semoga makalah kebijakan moneter ini sangat berguna bagi para pembaca dan terutama mahasiswa jurusan Ekonomi.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Depok, 1 April 2013

Penulis

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Permintaan uang memegang peranan penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian. Banyak literatur yang telah memuat aspek teoritis maupun empiris tentang permintaan uang di negara-negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan moneter telah banyak mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Friedman berpendapat bahwa kebijakan moneter dapat memberikan kontribusi dalam mencapai stabilitas ekonomi dengan mengendalikan besaran-besaran moneter dalam perekonomian (Catur Sugiyanto, 1995). Sejak muncul teori permintaan uang Klasik hingga saat ini, perdebatan panjang dalam analisis ekonomi moneter telah dipusatkan pada pertanyaan mengenai ”apakah bentuk model yang cocok dan layak untuk mengamati perilaku permintaan uang masyarakat?”. Isu ini menjadi sangat krusial karena perbedaan teori yang dipilih oleh pengamat akan mengakibatkan perbedaan bentuk dan fungsi atau model permintaan uang yang akan memberikan mekanisme ekonomi makro dan implikasi kebijakan ekonomi yang berbeda pula (Smithhin, 1994; Laidler, 1997; Dekle dan Pradhan, 1997; Insukindro, 1998).

Analisis permintaan uang merupakan suatu analisis besaran-besaran ekonomi yang dibutuhkan untuk mendukung suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dibidang moneter. Pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Indonesia dapat menempuh suatu kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai stabilitas moneter. Tujuan tersebut tercantum dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Amanat ini memberikan penjelasan peran Bank Sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam pencapaian "single objective"-nya. Untuk mencapai target, khususnya kestabilan nilai rupiah dan umumnya kestabilan ekonomi secara makro, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter dengan berbagai intrumennya. Kemudian tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diterjemahkan melalui Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran (pasal 20). Dalam hubungan tersebut proses mengeluarkan (pengadaan) uang rupiah (supply) diawali terlebih dahulu dengan mempertimbangkan estimasi tambahan permintaan (demand) uang secara nasional. Hal tersebut sebenarnya yang menjadi fenomena moneter untuk dikaji lebih dalam, sehingga estimasi supply uang beredar (monetary target) dapat ditentukan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi tanpa mendistorsi perekonomian.

Fenomena moneter di Indonesia kaitannya dengan estimasi tambahan permintaan uang kartal secara nasional tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian dalam upaya memfasilitasi kegiatan ekonomi (money endogeneity). Estimasi didekati dengan model currency outside banks (COB) yang mengadopsi Error Correction Model (ECM) two-step Engle Granger. Model ECM pada dasarnya merupakan suatu konsep model ekonometri-time series yang berupaya untuk menyelaraskan kondisi jangka pendek (short run equilbrium) dengan kondisi ekuilibrium jangka panjang (long run equilibrium) melalui suatu proses penyesuaian. Sementara itu pemilihan variabel dari persamaan COB lebih bersifat adhoc dan diasumsikan dipengaruhi oleh variabel makroekonomi seperti PDB, inflasi, suku bunga dan nilai tukar (Bank Indonesia, www.bi.go.id). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi kesalahan dalam penentuan variabel makroekonomi dapat berdampak pada ketidakakuratan estimasi permintaan uang di Indonesia, dan pada gilirannya hitungan penawaran uang dalam perekonomian bisa tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang ada.

Permintaan uang yang dapat dipresentasikan sebesar jumlah uang beredar, dengan asumsi perekonomian terjadi keseimbangan mengalami perkembangan sesuai dengan berkembangnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan berkembangnya jenis tabungan maupun jenis kredit. Keinginan masyarakat untuk menabung dan keinginan mendapatkan kredit dari perbankan sangat dipengaruhi oleh kemudahan dan berbagai fasilitas yang ditawarkan dikalangan perbankan. Hal ini dimungkinkan bila pemerintah juga turut campur tangan dalam berbagai kebijakan deregulasi maupun regulasi bidang moneter khususnya dan ekonomi pada umumnya. Sejak deregulasi dalam bidang keuangan, moneter dan perbankan di Indonesia yang dimulai juni 1983 kebijakan Paket Juni dan kemudian dilanjutkan dengan kebijakan Paket Oktotober 1988 memberi dampak pertumbuhan bank-bank baru dan kantor-kantor cabang melonjak tajam. Kemudahan dalam perluasan jaringan dan pendirian bank baru mengakibatkan jumlah bank yang beroperasi semakin banyak, sehingga persaingan semakin ketat.

B. Rumusan Masalah

1. Definisi kebijakan moneter adalah?

2. Apa Tujuan pengambilan kebijakan moneter?

3. Apa saja instrument kebijakan moneter?

4. Jenis-jenis kebijakan moneter?

Bab II

Pembahasan

A. Definisi Kebijaka Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Bank Sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Bank Sentral) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan dibidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilisasi ekonomi suatu Negara. Kebijakan ini lebih khusus mengatur tentang pengendalian jumlah uang yang beredar.

Seperti kita ketahui, bidang keuangan di Negara manapun sangat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, karena apabila jumlah uang yang beredar di suatu Negara jumlahnya kurang maka Negara tersebut akan mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan maka akan terjadi inflasi.

Dengan demikian jelas bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang maka pepemerintah melalui bank sentral harus berupaya senantiasa menjaga kestabilan moneter. Salah satu indicator keberhasilan kebijakan moneter adalah adanya stabilitas ekonomi dan perbaikan neraca pembayaran.

B. Tujuan Kebijakan Moneter

Seperti telah disebutkan di atas bahwa kebijakan moneter diantaranya dapat menciptakan peningkatan kesempatan kerja dan semakin meningkatkan iklim usaha yang bergairah. Dengan demikian apabila kita rinci lebih lanjut maka tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi akan tercapai apabila tercipta keadaan ekonoi yang stabil. Untuk mewujudkan hal ini maka harus terwujud arus perputaran barang dan arus perputaran uang yang berjalan secara seimbang dan terkendali. Dengan demikian perlu adanya pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan oleh bank sentral.

2. Menjaga Kestabilan Harga

Jumlah uanng yeng beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral, maka tingkat harga dari waktu kewaktu relative akan terkendali. Jika keadaan harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang sekarang akan sama dengan membeli barang pada masa yang akan datang.

3. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Stabilitas ekonomi yang baik akan mmendorong peningkatan jumlah investor untuk mengembangkan investasi-investasi baru, yang akan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi tercapai apabila pengaturan jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan dengan baik oleh bank sentral.

4. Memperbaiki Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus (ekspor lebih besar dari pada impor) atau minimal berimbang. Bentuk kebijakan moneter pada permasalahan ini seperti pemerintah melakukan devaluasi (menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing). Dengan adanya devaluasi, diharapkan nilai ekspor kita meningkat dan berpengaruh pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran kea rah yang lebih baik.

C. Instrumen Kebijakan Moneter

1. Politik Diskonto (Discount Policy)

Politik diskonto adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi jumlah uang dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga.

Jika bank sentral menaikkan suku bunga diharapkan masyarakat tertarik untuk menyimpan uang di bank dengan demikian jumlah uannng yang beredar berkurang. Selain itu kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit, dengan naiknya suku bunga kredit orang akan enggan untuk mengajukan kredit.

Jika suku bunga turun, tentu keadaannya mencerminkan keadaan bahwa di masyarakat julah uang harus ditambah. Dengan bunga yang rendah masyarakat tidak tertarik untuk menabung dan suku bunga kredit akan turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Dengan demikian jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. Penurunan suku bunga biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami kelesuan (resesi).

Efektivitas politik diskonto ini mengalami beberapa hambatan ketika diterapkan di Negara-negara berkembang disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Poltik diskonto tidak merupakan kebijakan yang biasa dugunakan oleh bank-bank sentral di Negara-negara berkembang.

b. Kelebihan likuiditas yang biasanya dialami oleh bank-bank umum di Negara-negara sedang berkembang menghalangi tumbuhnya kebijakan tersebut.

c. Dalam keadaan tertentu bank-bank umum mungkin tidak diwajibkan untuk menaikkan tingkat bunganya dan ini tidak berpengaruh terhadap biaya maupun tersedianya kredit.

d. Masih banyaknya sector yang non-monetised di Negara-negara berkembang, mempunyai pengaruh pada efektivitas politik diskonto, yang berarti akan menghambat efektivitas politik diskonto tersebut.

Dari pengalaman yang ada menunjukkan bahwa pengeluaran untuk investasi di Negara sedang berkembang paa umumnya adalah inelastic terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat dipahami denga melihat kenyataan yang menunjukkan bahwa biaya untuk membayar bunga relative lebih kecil terhadap biaya total untuk investasi di Negara sedang berkmebang.

2. Politik Pasar Terbuka (Open market Policy)

Politik pasar terbuka adalah salah satu kebijakan politik yang dilakukan oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar yaitu dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Jika bank sentral menjual surat berharga SBI (sertifikat bank Indonesia) tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan menjual SBI uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank sehingga diharapkan jumlah uang beredar berkurang. SBI hanya dijual oleh bank sentral. Jika bank sentral melakukan pembelian surat-surat berharga (saham, obligasi, dll) berarti bank sentral sedang melakukan penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Apabila kebijakan ini diterapkan di Negara berkembang, keberhasilan operasi terbuka ini tergantung pada beberapa factor, antara lain:

a. Pasar surat-surat berharga pemerintah harus cukup luas, aktif, dan menyebar. Jika tidak maka malah akan mengakibatkan ketidakstabilan pasar uang.

b. Kurang menariknya surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank sentral di Negara-negara berkembang, sehingga akan mempengaruhi keefektivan bekerjanya kebijakan operasi pasar terbuka ini.

c. Kebanyakan bank-bank umum di Negara-negara sedang berkembang menjaga fluktuasi rasio uang kas dengan deposito. Adakalanya rasio ini melebihi persyaratan minimum yang diterapkan bank sentral. Sehingga dalam keadaan seperti ini kebijakan ini akan tidak efektiv.

3. Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio)

Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum, dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Jika bank sentral menaikkan cadangan kas berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini terjadi karena dengan naiknya cadangan kas berarti bank umum harus lebih banyak menambah uang tunai untuk tidak diedarkan.

Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini bank-bank umum diberi kesempatan untuk dapat mengedarkan uang lebih banyak.

4. Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan pengetahuan jumlah uang yang beredar. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C, yaitu:

a. Character

b. Collateral

c. Capital

d. Capacity

e. Condition of economy

Selain kebijakan diatas ada beberapa kebijakan moneter yang dapat dilakukan pemerintah seperti:

1. Devaluasi

Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap dollar.

2. Sanering

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan (pemotongan) uang. Hal ini dilakukan untuk menyehatkan kembali nilai uang yang sudah jatuh. Pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan ini pada tahun 1

D. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.

1. Inflasi penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen, dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.

Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.

Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford .

Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia , Brazil , Kanada , Chile , Kolombia , yang Republik Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia , Filipina , Polandia , Swedia , Afrika Selatan , Turki , dan Inggris .

a. Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.

b. Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.

2. Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.

Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.

Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.)

Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.

Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS, maka istilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media pertukaran, baik secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel).

Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

i. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.

ii. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Bab III

Penutup

A. Kesimpulan

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

Bagi negara yang sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan diatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

Tujuan dari kebijakan moneter adalah:

1. Menjaga stabilitas ekonomi

2. Menjaga kestabilan harga

3. Meningkatkan kesempatan kerja

4. Memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran

Dalam penggunaan kebijakan moneter, bank Indonesia menggunakan instrument-instument sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian. Instrument tersebut yaitu:

1. Politik Diskonto (Discount Polisy)

2. Politik pasar terbuka (Open market policy)

3. Kebijakan cadangan kas (Cash Ratio)

4. Kebijakan kredit selektif

Selain kebijakan diatas ada beberapa kebijakan moneter yang dapat dilakukan pemerintah seperti Devaluasi dan sanering.