Analisis Pengaruh AFTA terhadap Industri Sektor Riil dan Sektor Tenaga Kerja


Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani Deklarasi ASEAN pada 20 November 2007 lalu di Singapura guna menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 mendatang. Namun, sebelum proses tersebut dilakukan  sebuah kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dilaksanakan yang ditandatangani di Singapura pada 28 Januari 1992.
 AFTA di bentuk dengan tujuan agar menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, dan menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) yaitu penanaman modal asing yang direpresentasikan di dalam asset riil seperti: tanah, bangunan, peralatan dan teknologi, serta meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN.
Dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, diberlakukanlah penurunan tarif barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0–5 %) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN melalui skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) dimana selain penurunan tarif juga dimaksudkan untuk penghapusan pembatasan kuantitatif (kouta) dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Pemberlakuan AFTA secara penuh pada 1 Januari 2003 ditujukan kepada enam Negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Diharapkan melalui kesepakatan tersebut seluruh Negara anggota dapat mencapai kesejahteraan seiring dengan peningkatan kegiatan perdagangan dalam AFTA.
Namun, bagaimanakah pengaruh AFTA terhadap industri sektor riil dan sektor tenaga kerja bagi negara Indonesia? Atas dasar itu, berikut dilakukan kajian analisis jurnal singkat yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh AFTA terhadap industri sektor riil dan sektor tenaga kerja bagi negara Indonesia.
Inti dari CEPT dalam persetujuan AFTA adalah pengurangan berbagai tarif impor dan penghapusan hambatan non-tarif atas perdagangan dalam lingkup ASEAN. Hal ini membawa implikasi bagi Indonesia sendiri. Pertama, AFTA merupakan kerjasama yang menguntungkan sebab AFTA merupakan peluang bagi kegiatan eksport komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan di Indonesia dan sekaligus menjadi suatu tantangan tersendiri untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif dengan pasar regional AFTA sendiri. Peningkatan daya saing ini akan mendorong perekonomian Indonesia untuk semakin berkembang. AFTA juga merangsang para pelaku usaha di Indonesia untuk menghasilkan barang yang berkualitas sehingga dapat bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN lainnya.
AFTA juga dianggap dapat memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah di Indonesia untuk mengekspor barangnya. Hal ini membuat para pelaku usaha tersebut mendapatkan pasar untuk melempar produk-produknya selain di pasar dalam negeri. Adanya kesempatan besar bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk lebih meningkatkan produk barangnya dari segi mutu juga mendorong kesadaran para pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk memiliki daya saing usaha yang kuat.
Selain itu para pengusaha/produsen Indonesia akan lebih rendah mengeluarkan biaya produksi, dimana diketahui bahwa beberapa produk Indonesia ada juga yang membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya sehingga dengan adanya pembebasan tarif akan lebih meringankan pengeluaran biaya produksi yang juga akan secara bersamaan mengurangi biaya pemasaran, sehingga harga produk Indonesia tersebut dapat lebih ditekan yang akhirnya dengan kualitas yang baik produk Indonesia dapat dipasarkan dengan harga terjangkau yang kemudian akan memberikan keuntungan sebab para konsumen akan lebih tertarik dengan nilai harga yang ditawarkan.
Sehingga menyebabkan pengusaha/produsen Indonesia mengalami keuntungan hal ini menyebabkan upah mengalami kenaikan sehingga menaikkan pasar tenaga kerja sesuai dengan kurva penwaran tenaga kerja yakni seseorang akan memasuki pasar kerja jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi. Pada tingkat upah diatas upah reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu.
Bukan hanya itu implikasi positif lainnya pada sektor tenaga kerja di Indonesia yakni terbukanya kerjasama dalam menjalankan bisnis dengan beraliansi bersama pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya. Melalui aliansi ini, para pebisnis Indonesia akan lebih memperluas jaringannya, yang kelak akan mengantarkan mereka tidak hanya berbisnis di area ASEAN saja tetapi juga dapat menjadi batu loncatan ke pasar global, hal ini akan sangat bermanfaat untuk prosuden-produsen rumahan, yang akan lebih meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya serta memberikan keuntungan bagi negara dimana akan terbentuk pemahaman di benak konsumen luar negeri bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh pasar domestik Indonesia memiliki kualitas internasional dengan penanganan yang berstandar tinggi.

AFTA bagaikan pisau bermata ganda bagi Indonesia. Selain dapat memberikan keuntungan yang besar namun dapat pula mencengkeram dan memerasa tanpa henti hingga akan berbalik memberikan kerugian jika tanpa maksimal dan dukungan penuh oleh setiap pihak yang berpengaruh di dalamnya.
Selain manfaat  yang didapatkan dari sisi positif pengaruh AFTA. Munculnya AFTA dianggap dapat memunculkan  persaingan yang tidak seimbang bagi negara anggota ASEAN itu sendiri. Pasalnya,  Penurunan tarif barang bagi barang yang masuk dari negara anggota ASEAN menimbulkan kerugian. Sebab, Ketidaksiapan pasar industri lokal juga yang menjadi kendala bagi berjalannya AFTA dan penerapan penurunan tarif.  Seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya,
 Indonesia pun mengalami hal yang sama. Daya saing barang yang diperdagangkan kurang memenuhi standar yang ditetapkan, hal ini mengakibatkan banyaknya industri-industri kecil dan menengah di Indonesia mengalami kerugian yang besar. Persaingan produk dalam negeri dengan produk yang masuk kedalam negeri membuat para pengusaha harus bisa meningkatkan kualitas barang produksinya. Hal tersebut tidaklah mudah dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi keterbatasan dari segi infrastruktur di Indonesia, keterbatasan tekhnologi yang menunjang produksi para pengusaha kecil dan menengah di Indonesia juga menjadi suatu masalah tersendiri. Dalam AFTA para pengusaha dipaksa untuk memiliki daya saing yang tinggi, agar nantinya pengusaha-pengusaha dalam negeri ini dapat mandiri.
Hal ini terlihat dari banyaknya para pengusaha yang tergolong pengusaha kecil dan menengah di Indonesia mengalami kerugian besar dan produksinya berhenti dikarenakan kualitas barang mereka kalah dibandingkan dengan barang-barang yang masuk dari Vietnam dan Cina. Contohnya industri rotan di Indonesia, biasanya para pengusaha rota hanya mengirim berupa rotan yang belum diolah sehingga merugikan pihak pengusaha rotan dalam negeri, sedangkan rotan yang masuk dari Cina dan Vietnam biasanya telah diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dari permasalah tersebut seharusnya pemerintah sudah memiliki langkah yang pasti untuk melindungi para pengusaha rotan, caranya dengan mengekspor produk rotan bukan sekedar bahan dasarnya saja tapi berupa rotan yang telah di olah menjadi suatu produk yang harga jualnya lebih tinggi, sama dengan yang diekspor Vietnam dan Cina. Jika sokongan pemerintah tidak penuh dan maksimal dalam program AFTA sudah dapat di prediksikan para pengusaha besar, menengah ataupun kecil mengalami kerugian bahkan gulung tikar dikarenakan produknya kalah bersaing dengan produk dengan negara lain sebab faktanya produk-produk ekspor andalan negara anggota AFTA secara umum lebih bersifat ‘subtitutif’ daripada ‘komplementer’, dalam arti produk-produk yang dihasilkan cenderung serupa sehingga sulit diharapkan agar masing-masing anggota dapat menyerap produk mereka satu sama lain dan juga memiliki nila tambah yang lebih tinggi. Bahkan di pasar produk-produk mereka akan bersaing dan dapat mematikan produk yang tidak unggul secara komparatif. Sehingga menyebabkan banyak tejadi PHK dan angka pengangguran naik dikarenakan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar upah tenaga kerja hal ini menyebabkan  penawaran tenaga kerja mengalami penurunan.
Table 1
Indeks Keunggulan Komparatif Produk Negara ASEAN

Hal ini dibuktikan dengan Tabel 1 menunjukkan Index keunggulan komparatif produk ekspor andalan anggota-anggota ASEAN yang dinyatakan dalam skema CEPT. Dalam tabel tampak bahwa Indonesia tidak cukup dominan dalam hal keunggulan komparatif produk-produk ekspornya, bahkan dibandingkan dengan Kamboja yang terhitung sebagai pemain baru dalam transaksi perdagangan regional. Dari seluruh produk unggulan, hanya produk kayu lapis dan plywood yang tidak tersaingi oleh anggota lainnya dengan index 37, disusul kemudian oleh produk karet alam dimana Indonesia hanya menduduki tempat ketiga setelah Kamboja dan Thailand. Prestasi peningkatan volume ekspor Indonesia pada tahun 2000 seperti diuraikan di atas tiada lain lebih merupakan hasil transaksi perdagangan Indonesia dengan pihak di luar ASEAN, khususnya dengan Jepang dan Amerika Serikat. Sementara itu, dalam transaksi perdagangan di kawasan, sepertinya Indonesia tidak bisa berharap terlalu banyak. Terlebih jika mengingat bahwa produk kayu lapis dan plywood berbahan dasar kayu hutan, dan bukan rahasia lagi bahwa luas hutan di Indonesia mengalami penyusutan yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, secara ekonomi produk tersebut tidak akan dapat dijadikan produk andalan dalam jangka menengah apalagi jangka panjang, mengingat semakin langkanya bahan baku kayu.
Seperti terlihat pada tabel, dari seluruh anggota AFTA hanya Singapura yang relatif memiliki produk unggulan berbeda, yaitu di sektor-sektor menyangkut penggunaan teknologi elektronik dan informatika, sisanya lebih menekankan pada pertanian dan hasil alam. Pertanyaanya kemudian adalah, bagaimana agar di dalam pelaksanaan AFTA negara anggota yang kurang memiliki variasi produk unggulan tidak tenggelam dalam persaingan, dimana hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya organisasi ini. Tantangan inilah diantara yang harus dijawab oleh AFTA dan anggota-anggotanya, khususnya Indonesia. Apabila pemerintah mampu memecahkan persoalan ini dan dapat secara jeli memetakan dan kemudian memanfaatkan pasar regional ASEAN yang saat ini mencapai lebih dari setengah milyar jiwa, terdapat dua peluang besar terbuka bagi Indonesia terkait dengan perdagangan, yaitu kesempatan untuk fully-recovered pasca krisis ekonomi; dan yang kedua adalah kesempatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan sebagaimana yang terjadi pada periode tahun 1970an hingga menjelang krisis ekonomi 1997.
            Dengan pernyataan lain, dapat dikatakan bahwa AFTA dapat memberikan pengaruh  yang positif dan menguntungkan bagi Indonesia, jika terdapat sinergi kerja sama yang baik dan penuh antara para pengusaha dan pemerintah Indonesia. Sebab,   kerja sama dalam menemukan  solusi yang jelas bagi para pengusaha di Indonesia akan membantu Indonesia dalam menghadapi pasar bebas jenis apapun yang diberlakukan yakni sebagian kecilnya adalah pemerintah memberikan modal bagi peningkatan kualitas produksi dan standar mutu barang.  Sehingga, Indonesia pun dapat bersaing dalam peningkatan kualitas barang produksinya dengan produk-produk lain yang masuk ke pasar dalam negeri maupun luar negeri region ASEAN.


Referensi :
http://222.124.222.229/handle/123456789/1597?show=full

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Pengaruh Elastisitas Harga terhadap Penawaran dan Permintaan Barang Primer


Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variable lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga.
Secara spesifik, elastisitas adalah suatu bilangan yang menunjukkan presentase perubahan yang tejadi pada satu variable sebagai reaksi atas setiap satu persen kenaikan pada variable lain. Misalnya, elastisitas permintaan Karen harga (price elasticity of demand) mengukur kepekaan jumlah permintaan karena perubahan-perubahan harga. Elastisitas permintaan tersebut menunjukkan persentase perubaha yang terjadi dalam jumlah permintaan untuk suatu barang yang akan diikuti dengan setiap kenaikan sebesar satu persen pada harga barang tersebut.
Elastisitas permintaan karena harga secara lebih rinci dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan. Dengan menyatakan jumlah dan harga masing-masing dengan Q dan P, maka elastisitas permintaan karena harga dapat dinyatakan sebagai berikut.

Ep  = (%D∆Q) / (%D∆P)

            Dimana (%D∆Q) berarti “persentase perubahan pada Q” dan (%D∆P) berarti “persentase perubahan pada P”. Secara umum, elastisitas permintaan karena harga dapat dinyatakan sebagai berikut.

                Dimana:
                            Ep   = Elastisitas harga permintaan
                            ∆Q  = Perubahan barang yang diminta
                            ∆P   = Perubahan harga
                            P      = Harga barang
                            Q     = Jumlah barang yang diminta

            Elastisitas permintaan karena harga biasanya merupakan bilangan yang negative. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun. Apabila elastisitas harga (price elastic) lebih dari satu (Ep>1) dapat dikatakan permintaan itu elastis terhadap harga, karena penurunan presentase jumlah permintaan lebih besar daripada peningkatan presentase harga. Jika besar elastisitas harga kurang dari satu (Ep<1), permintaan itu dikatakan inelastic/tidak elastis terhadap harga. Ini terjadi ketika perubahan permintaan (dalam presentase) lebih kecil daripada perubahan harga. Jika besar elastisitas sama dengan satu (Ep=1), itu merupakan elastisitas unitary/elastisitas tunggal. Hal ini terjadi apabila harga naik 10%, maka permintaan barang akan turun 10% juga. Apabila elastisitas permintaan sama dengan nol (Ep=0), merupakan inelastic sempurna. Hal itu terjadi ketika berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli jumlah yang dibutuhkan, contohnya garam. Selanjutya, apabila elastisitas permintaan sama dengan tak terhingga (Ep=∞), permitaan itu dikatakan sebagai elasitis tak terhingga. Ini terjadi ketika perubahan harga sedikit saja menyebabkan perbahan permintaan tak terbilang besarnya.
            Berkaitan dengan komoditi barang kebutuhan primer, elastisitas yang berlaku adalah ketika elastisitas permintaan kurang dari satu (Ep<1) atau keadaan inelastic. Mengapa demikian? Seperti dijelaskan sebelumnya, keadaan inelastic terjadi ketika perubahan permintaan (dalam presentase) lebih kecil daripada perubahan harga. Sebagai Contoh, permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya pada produk kebutuhan. Misalnya beras, meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidakakan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan (misalnya rasa kenyang). Contoh lainnya yang sejenis adalah bensin. Jika harga bensin naik, tingkat penurunan penggunaannya biasanya tidak sebesar tingkat kenaikan harganya. Ini karena kita tetap membutuhkan bensin untuk bepergian. Sama halnya, ketika harganya turun, kita juga tidak mungkin bepergian terus menerus demi menikmati penurunan harga tersebut. Karakteristik produk yang seperti ini mengakibatkan permintaan menjadi tidak elastis.
Jika digambar dalam bentuk grafik, akan terlihat sebagai berikut.
            Mula-mula pada harga P1, jumlah barang yang diminta adalah Q1. Dengan demikian tercipta titik keseimbangan pada A. Ketika harga berubah dari P1 ke P2 sebesar Px, maka barang yang diminta berubah dari Q1 ke Q2 sejumlah Qx dan titik keseimbangan bergeser dari A ke B. Dengan demikian, terlihat bahwa pergeseran Qx lebih kesil dari Px.
            Jika dilihat dari sisi penawaran. Sama halnya dengan sisi permintaan, apabila harga berubah, maka besar perubahan penawaran tidak sebesar perubahan harga. Dengan demikian, dapat disimpulan bahwa ketika terjadi perubahan harga pada komoditi barang primer akan menimbulkan perubahan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Akan tetapi, besar perubahan sisi permintaan ataupun penawaran tidak sebesar perubahan harga.

Faktor Penentu Elastisitas Perintaan
1.      Produk substitusi
Semakin banyak produk pengganti (substitusi), permintaan akan semakin elastis. Hal ini dikarenakan konsumen dapat dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk akan sangat sensitif terhadap perubahan harga.
2.      Prosentase pendapatan yang dibelanjakan
Semakin tinggi bagian pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan produk tersebut, maka permintaan semakin elastis. Produk yang harganya mahal akan membebani konsumen ketika harganya naik, sehingga konsumen akan mengurangi permintaannya. Sebaliknya pada produk yang harganya murah.
3.      Produk mewah versus kebutuhan
Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, dimana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, dimana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan.
4.      Jangka waktu permintaan dianalisis
Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, semakin elastis permintaan akan suatu produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin belum disadari oleh konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang biasa dikonsumsi. Dalam jangka panjang, konsumen telah menyadari kenaikan harga, sehingga mereka akan pindah ke produk substitusi yang tersedia. Selain itu, dalam jangka panjang kualitas dan desain produk juga berubah, sehingga lebih mudah menyebabkan konsumen pindah ke produk lain.


Referensi:
-   Rahardja, Pratama dan Mandala, Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi, edisi ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2008.
-          Sukirno, Sadono. Mikro Ekonomi, edisi ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
-          Pindyck, Robert. Mikroekonomi, edisi keenam Jilid 1. Jakarta: Indeks, 2007.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Konsep Backward Bending Supply

Konsep Backward Bending Supply di Sektor Tenaga Kerja

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja dimasa yang akan datang tidaklah gampang karena disamping mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang.
Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha.
            Menurut Sudarsono (1990), Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungKinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.
Miller & Meiners (1993), berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (Value of Marginal Product, VMP). Nilai marjinal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (Marginal Physical Product, MPP) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal (Marginal Physical Product, MPP) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu unit input variabel (tenaga kerja). Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif sempurna maka besarnya VMP yang merupakan perkalian antara MPP x P akan sama dengan harga input produk yang bersangkutan yaitu PN. Besarnya VMP = P didapatkan dari pernyataan bahwa kombinasi input optimal atau biaya minimal dalam proses produksi akan terjadi bila kurva isoquan menjadi tangens terhadap isocost. Bila sudut garis isocost sama dengan -w/r. sedangkan besarnya sudut disetiap titik pada isoquant sama dengan MPPI/MPPK, maka kombinasi input yang optimal adalah : w/r = MPPL/MPPK atau MPPK/r = MPPi7w. Dimana r adalah tingkat bunga implisit yang bersumber dari modal sedangkan w adalah tingkat upah per unit. Apabila persamaan diatas diperluas secara umum maka akan menjadi:
MPPx/Px = MPPY/PY
Dalam kalimat lain, minimisasi biaya input atau maksimalisasi output atas penggunaan input mensyaratkan penggunaan kombinasi yang sedemikian rupa sehingga MPP untuk setiap input dengan harganya sama besar untuk setiap input. Dengan demikian kenaikan satu unit input, misalnya x, akan memperbanyak biaya produksi sebanyak Px, sekaligus akan memperbesar valume produk sebanyak MPPx Itu berarti rasio Px / MPPx merupakan tingkat perubahan total biaya perusahaan untuk setiap perubahan output fisiknya yang secara definitif berarti sama dengan biaya marginalnya {MarginalCost,MC).Dari sini maka persamaan diatas juga bisa dirubah menjadi :
MPPx/Px = MPPY/PY = MFPN/PN = 1/MC
Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif sempurna maka persamaan diatas bisa dirubah menjadi :
MPPx/Px = MPPY/PY = MPPN/PN = 1/MC- 1/MR= 1/P
Dari persamaan diatas kita bisa mengetahui bahwa :
MPPx/Px = 1/MR = 1/P, sehingga MPPx x P = Px untuk semua input.
Ini berarti kurva VMP untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan tenaga kerja-jangka pendek- dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna {dengan Catatan kuantitas semua input lainnya konstan). Bagi setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar kompetisi sempurna itu, harga outputnya senantiasa konstan terlepas dari berapa kuantitas output yang dijualnya. Harga input disini juga kita asumsikan konstan. Penawarannya elastisitas serupurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara garis upah (Tingkat upah yang berlaku untuk pekerja terampil yang dibutuhkan perusahaan) dan kurva VMP perusahaan. lni diperlihatkan oleh gambar 1.


Kuantitas Tenaga Kerja Yang Memaksimumkan Laba
Jika tingkat upah per unit pekerja yang kualitasnya konstan adalah wo maka kuantitas pekerja yang optimal adalah Lo. Garis horizontal yang bertolak dari Wo merupakan kurva penawaran tenaga kerja untuk setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif sempurna.
Perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan jika MPPi lebih besar dari biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh upah riil yang dihitung sebagai (upah nominal/tingkat harga), upah riil ini mengukur jumlah output riil yang harus dibayar perusahaan untuk setiap pekerjanya, karena dengan mengupah satu pekerja lagi menghasilkan kenaikan output untuk MPPL dan biaya pada perusahaan, Untuk upah riil perusahaan akan mengupah tenaga kerja tambahan selama MPPL melebihi upah riil.
Dengan mengasumsikan bahwa tenaga kerja dapat ditambah dan faktor produksi lain tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula, atau dengan semakin banyak tenaga kerja digunakan semakin turun MPPi, nya karena nilai MPPi. mengikuti hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang.
Bila harga atau tingkat upah tenaga kerja naik, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun, ini diperlihatkan oleh kenaikan arus upah yang berpotongan dengan kurva VMP dalam kuantitas tenaga kerja yang lebih sedikit. Dengan berkurangnya pekerja, produk fisik marginal dari input modal, atau MPPR, akan menurun karena kini setiap unit modal digarap oleh lebih sedikit pekerja. Jika sebuah mesin dioperasikan oleh satu orang , produk fisik marginal mesin itu akan menurun dibandingkan saat sebelumnya ketika mesin itu diuais oleh beberapa orang. Karena kini hanya ada satu pekerja, mereka tidak bisa bergantian menjalankan mesin, sehingga hasilnya lebih sedikit. Dalam kalimat lain, modal bersifat komplementer terhadap tenaga kerja, atau ada komplementaritas (complementary) diantara keduanya.


Pada tingkat upah sebesar W2 penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan yang optimal adalah L3. Lalu upah naik menjadi Wi, tingkat penyerapan tenaga yang optimal pun merambat ke L2 dimana Garis upah yang horizontal yang baru berpotongan dengan kurva VMPi. karena adanya komplementaritas input- input maka kenaikkan upah mengakibatkan produk fisik marginal modal menurun dan bergeser ke kiri menjadi VMPi. perpotongan baru dari garis upah horizontal (kurva penawaran tenaga kerja) adalah titik C, tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal akan turun ke L. jika titik A dan C dihubungkan akan diperoleh kurva permintaan tenaga kerja dL- dL.
Dengan demikian, dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, produk fisik marjinal modal akan menurun. Setiap unit modal kini membuahkan lebih sedikit hasil sehingga tidak dapat menyerap banyak unit tenaga kerja. MPPR akan menurun seiring dengan menurunnya tenaga kerja yang diserap. Perusahaan akan merekrut setiap unit input sampai suatu titik dimana nilai produk marginalnya sama dengan harganya.

Penawaran Tenaga Kerja
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.
Menurut G.S Becker (1976), Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (leissure). Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.
Kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar terbaik adalah kombinasi yang terletak pada kurva indefferensi tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala tertentu. sebagaimana gambar 3, kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertembah (dariW ke W1). Setelah mencapai upah tertentu (W1), pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja (dari W1 ke WN). Hal ini disebut Backward Bending Supply Curve.
Layard dan Walters (1978), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-rubah sesuai dengan fase produksi dengan polamula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun.
Semakin besar elastisitas tersebut semakin besar peranan input tenaga kerja untuk menghasilkan output, berarti semakin kecil jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan untuk menggambarkan pola kombinasi faktor produksi yang tidak sebanding (Variable proportions) umumnya digunakan kurva isokuan (isoquantities) yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) yang menghasilkan volume produksi yang sama. Lereng isokuan menggamblfncan laju substitusi teknis marginal atau marginal Rate of Technical Substitution atau dikenal dengan istilah MRS. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara faktor tenaga kerja dan kapital yang merupakan lereng dari kurva isoquant


Teori Upah
Teori tentang pembentukan harga (pricing) dan pendayagunaan input (employment) disebut teori produktivitas marjinal (marginal productivity theory), lazim juga disebut teori upah (wage theory). Produktivitas marjinal tidak terpaku semata-mata pada sisi permintaan (demand side) dari pasar tenaga kerja saja. telah diketahui suatu perusahaan kompetitif yang membeli tenaga kerja di suatu pasar yang kompetitif sempurna akan mengerahkan atau menyerap tenaga kerja sampai ke suaiu titik dimana tingkat upah sama dengan nilai produk marjinal (YMF). Jadi pada dasarnya, kurva VMP merupakan kurva permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja. Tingkat upah dan pemanfaatan input (employment) sama-sama ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Berbicara mengenai teori produktivitas marjinal upah sama saja dengan berbicara mengenai teori permintaan harga-harga; dan kita tak kan dapat berbicara mengenai teori permintaan harga-harga tersebut karena sesungguhnya harga itu tidak hanya ditentukan oleh permintaannya, tapi juga oleh penawarannya.

Proses Penyamaan Upah
Disadari atau tidak, tingkat kepuasan (atau tingkat ketidakpuasan) masing-masingpekerja atas suatu pekerjaan tidaklah sama, maka bisa difahami terjadinya kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan. Kemungkinan perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan inilah yang sering disebut sebagai teori penyamaan tingkat upah (theory of equalizing wage difference).Terkadang seseorang mau mengorbankan rasa tidak sukanya terhadap suatu pekerjaan demi memperoleh imbalan tinggi; atau sebaliknya ada orang yang mau menerima pekerjaan yang memberi upah rendah, padahal dia bisa memperoleh pekerjaan yang memberi upah lebih tinggi, semata-mata karena ia menvukai pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan memiliki penewaran dan permintaan tersendiri yang menentukan tingkat upah serta jumlah pekerja yang bisa di serap.
Pada gambar 4, diasumsikan disini hanya ada dua jenis pekerjaan. Rasio atau perbandingan tingkat upah di kedua jenis pekerjaan , yakni Wi/W2, kita ukur lewat sumbu vertikal. Sedangkan sumbu horizontal mengukur rasio employment atau perbandingan penyerapan tenaga kerja oleh kedua jenis pekerjaan tersebut. Kurva atau garis permintaan tenaga kerja mengarah ke bawah (artinya semakin ke bawah tingkat upah, akan semakin banyak pekerja yang diserap oleh suatu perusahaan ). Kurva penawaran sebaliknya, mengarah ke atas, itu berarti semakin banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, akan semakin besar tingkat upah yang harus dibayarkan.
Dalam analisis ini kita asumsikan semua tenaga kerja bisa melakukan semua pekerjaan tersebut. Bentuk kurva penawaran itu mengarah ke atas juga dikarenakan adanya perbedaan preferensi di kalangan pekerja atas dua macam pekerjaan yang tersedia. Jika mereka tidak memiliki preferensi sama sekali, maka bentuk kurva penawarannya lurus mendatar. Semakin curam atau semakin besar sudut kurva penawaran itu terhadap garis mendatar, maka semakin besar kecenderungan para pekerja untuk memilih salah satu pekerjaan daripada yang lain. Dalam situasi ini, ekuilibrium Lercipta pada titik perpotongan antara DD dan SS, atau titik E. Ini memunculkan sesuatu rasio upah relatif, katakanlah 1,4. dan rasio penyerapan tenaga kerja, misalkan saja 0,8. itu berarti dalam kondisi ekuilibrium , tingkat upah pekerjaan 1 40 % lebih tinggi daripada upah yang diberikan oleh pekerjaan 2. Teori ini memberi tahu kita tingkat upah yang relatif lebih tinggi harus ditawarkan oleh pekerjaan 1 demi memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan nya. Tentu saja ini tidak sama dengan kenyataan sehari-hari yang kita hadapi. Kita sering melihat orang yang bersedia melakukan pekerjaan yang kurang disukainya dengan upah yang juga rendah. Ini terjadi karena yang menjadi faktor penyebab bukan semata-matapreferensi para pekerja, melainkan juga faktor keahlian dan keterbatasan lapangan kerja.


Upah Minimum
Upah minimum adalah sebuah kontrofersi , bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "living wage", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini, D, 1998).
Bagi yang tidak setuju dengan upah minimum mengemukakan alasan bahwa penetapan upah minimum mengakibatkan naiknya pengangguran dan juga memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan upah minimum. Disamping itu penetapan upah minimum tidak memiliki target yang jelas dalam pengurangan kemiskinan. Dari perbedaan-perbedaan pandangan tersebut kita bisa melacakakibat-akibat dari penetapan upah minimum yang mungkin timbul -dengan beberapa asumsi, pertama bahwa semua sektor dan semua tenaga kerja terjangkau kebijakan upah minimum, kedua konsekuensi potensial dari efek shock terhadap pekerja diterapkan- Dalam sejarah perkembangannya terdapat berbagai teori untuk menentukan tingkat upah berlaku, penganut klasik menyatakan bahwa upah ditentukan oleh produktivitas marginal tetapi Marshall dan juga Hicks menyatakan bahwa produktivitas marjinal hanyalah menentukan permintaan terhadap buruh saja, jadi bukan terhadap penawaran tenaga kerja. Namun akhirnya permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat upah yang berlaku.
Isu umum dalam pembahasan mengenai pasar kerja selalu diasumsikan terdapatnya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pekerja pada tingkat tertentu dengan jumlah pekerja tertentu pula. Namun adakalanya keseimbangan ini tidak selamanya menunjukkan tingkat upah yang terjadi di pasar kerja karena dalam pelaksanaannya terdapat campur tangan pemerintah atau karena ada yang menentukan tingkat upah minimum. Dalam jangka panjang, sebagian pengurangan permintaan pekerja bersumber dari berkurangnya jumlah perusahaan, dan sebagian lagi bersumber dari perubahan jumlah pekerja yang diserap masing-masing perusahaan. Jumlah perusahaan bisa berkurang karena pemberlakuan tingkat upah minimum tidak bisa ditanggung oleh semua perusahaan. Hanya perusahaan yang sanggup menanggung upah minimum -atau yang berhasil menyiasati peraturan itu- yang akan bertahan. Sebagai contoh anggap saja sejumlah perusahaan tertentu membayar upah lebih tinggi dari pada Wm, khusus untuk pekerja unggul. Pemberlakuan tingkat upah minimum akan meningkatkan upah rata-rata, tapi tidak akan memacu kualitas pekerja secara keseluruhan. Akibatnya perusahaan yang menyerap pekerja kualitas lebih rendah, tapi harus membayar upah lebih tinggi, akan semakin sulit bersaing dengan perusahaan- perusahaan yang sejak semula memberi upah tinggi tapi memang kualitas pekerjanya unggul.
Dampak pemberlakuan hukum upah minimum tergantung pada kadar keseriusan pelaksanaannya. Jika hukum itu tidak dipaksakan dan diawasi pelaksanaannya, maka takkan ada perubahan yang berarti. Analisis mengenai upah minimum identik dengan analisis kontrol harga lainnya.-upah adalah harga tenaga kerja-meskipun dampak pemberlakuan tingkat upah minimum gampang dilihat ,- karena ketentuan itu secara jelas menyebutkan bidang kerja apa saja yang upah minimumnya diatur dan perkecualian apa saja yang masih mungkin diperbolehkan- tidaklah berarti pemberlakuan upah minimum semacam itu selalu efektif.
Pemberlakuan upah minimum juga bisa menjadi tidak efektif kalau masih tertumpu pada asumsi umum bahwa seluruh pekerja itu homogen dan tingkat upah minimum berlaku bagi segenap pekerja. Dalam pekerja-pekerja itu tidak homogen, melainkan bermacam- macam, dan tingkat upah minimum biasanya hanya diperuntukkan untuk kelompok pekerja tertentu, dalam kadar yang bervariasi. Jadi disini takkan terlihat pengaruh pemberlakuan upah minimum terhadap total employment, melainkan hanya pada keiompok-kelompokter tentu yang mendapat perlindungan hukum upah minimum. Atau keiompok-kelompok yangbenar-benar menerima pengaruh dari hukum tersebut. Pemberlakuan upah minimum justru merugikan keiompok-kelompok tertentu. Peraturan upah minimum membatasi peluang kerja bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian. Pihak perusahaan ternyata kemudian menaikkan keahlian atau ketrampilan dan semakin padat modal; selama memungkinkan mereka lebih mengintensifkan pemakaian modal daripada tenaga kerja. Disamping itu, adanya peraturan upah minimum justru terkadang membatalkan niat perusahaan merekrut pekerja non ahli dan membekalinya dengan pelatihan kerja atau ketrampilan khusus.

Ref:
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 4 Nomor 1, April 2007
Oleh : Maimun Sholeh

(Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta)
PERMINTAAN DAN PENAWARAN TENAGA KERJA SERTA UPAH : TEORI SERTA BEBERAPA POTRETNYA DI INDONESIA










  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS