Pengantar Bank Syariah


Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.
Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
Prisnsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah dalam bentuk bank adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Prinsip bank sebagai perantara keuangan juga berlaku pada bank syariah, namun bagaimana persyaratan dan pengertian dari produk sumber dana dan penyaluran dananya menjadi salah satu pembeda antar bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariahpun tetap memiliki sumber dana (Source of Fund) dan penyaluran dana (Use of Fund), namun dengan karakteristik dan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional.
Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip islam. Perbankan syariah berdasarkan prinsip hukum islam melarang melakukan transaksi dalam unsur-unsur seperti: perniagaan atas barang-barang yang haram, bunga atau riba, perjudian dan spekulasi yang disengaja, serta ketidakjelasan dan manipulative.
Pada dasarnya bank syariah menjalankan programnya atas dasar NON RIBA. Bank syariah dalam aktifitas project financing nya tidak berorientasi pada mencari bunga akan tetapi mendapatkan keuntungan atas usahanya yang berdasarkan prinsip-prinsip islam dan profit sharing. Bank syariah melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan riba, barang atau produk yang mereka tawarkan sudah disahkan oleh Dewan Syariah.

Pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah adalah atas dasar Kepercayaan. Masyarakat harus percaya bahwa bank akan menggunakan uang yang dihimpun dari masyarakat dalam hal syariah. Oleh karena itu, masyarakat dapat dikatan akan menjadi loyal terhadap bank syariah.
Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukkan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:
1.      Prinsip Simpanan Murni (al’Wadiah)
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan utnuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.
2.      Bagi Hasil (Syirkah)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah
3.      Prinsip Jual beli (at-Tijarah)
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).
4.      Prinsip Sewa (al-Ijarah)
Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis : (1). Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah. (2) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).
5.      Prinsip jasa/fee (al-Ajr walumullah)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll.

Ekonomi Syariah Lebih Tahan Krisis
Lembaga keuangan berbasis syariah dianggap lebih tangguh dalam menghadapi ketidakstabilan perekonomian global karena sistem ekonomi ini bebas dari unsur derivatif dan produk spekulatif. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan sistem ekonomi syariah yang berbasis syariah Islam memiliki potensi yang besar mengingat posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Atas potensi itulah, sistem ekonomi syariah telah menjadi bagian yang integral dalam sistem perekonomian Indonesia. “Perbankan syariah ini kekuatan lain yang cenderung resisten di tengah ancaman ketidakstabilan global,”
Menkeu mengungkapkan ekonomi berbasis syariah tidak hanya bergerak di sektor perbankan, tetapi juga sudah diadaptasi di berbagai lembaga keuangan lainnya seperti sektor asuransi, pegadaian, serta pasar modal dan komoditas berbasis syariah yang baru saja diluncurkan tahun ini.
Melihat perkembangan ekonomi syariah yang cukup signifikan, pemerintah mengaku akan terus memberikan dukungan, salah satunya melalui regulasi. Pemerintah juga meminta peran aktif organisasi ekonomi syariah seperti IAEI untuk menggiatkan workshop dan pelatihan keterampilan ekonomi syariah sebagai bentuk sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat.
Pendapat senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia sekaligus Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro. Menurut dia, keuangan syariah yang bebas dari unsur-unsur derivatif atau produk-produk berbau spekulatif merupakan keunggulan lembaga keuangansyariah di tengah ketidakstabilan ekonomi global.
“Itu kunci yang harus didorong terus, ekonomi syariah tidak tergantung oleh spekulasi jadi cenderung resilience terhadap krisis,” ujar Bambang.
Akan tetapi, perkembangan ekonomi syariah bukan tanpa tantangan. Nilai transaksi perbankan syariah yang masih kecil dibandingkan dengan transaksi perbankan konvensional menjadi tantangan yang harus terus diupayakan untuk ditingkatkan.
Bambang mengakui beratnya persaingan yang harus dihadapi perbankan syariah di tengah industri perbankan konvensional. Untuk itu, pengembangan sistemyang tepercaya, peningkatan daya saing, dan dukungan regu lasi menjadi kuncinya.
Tidak bisa hanya semata mengedepankan syariahnya. Kuncinya tetap pada daya saing dan sehingga dapat membawa keuangan syariah pada skala nasional dengan sistem tepercaya.” ujarnya.
Bambang juga menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan publik pada sektor keuangan syariah dan perbaikan regulasi. Seperti yang diberitakan Bisnis sebelumnya, salah satu regulasi Bank Indonesia yang ditunggu oleh pelaku perbankan syariah adalah equity investinent risk dan rate of return risk.

Referensi:


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank


            Pada awalnya, dalam menentukan tingkat kesehatan bank menggunakan struktur pernilaian CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning Power, and Liquidity). Seiring dengan perkembangan dunia perbankan di Indonesia, Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia, pada tahun 2004 mengeluarkan Peraturan bank Indonesia (PBI)  Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 serta ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Semua komponen terlihat lebih mengarah pada ukuran-ukuran kinerja perusahaan secara internal, mulai dari Permodalan (Capital), Kekayaan (Asset Quality), Manajemen (Management), Keuntungan (Earning Power), dan Likuiditas (Liquidity), serta Sensitivity to Market Risk. System penilaian dengan enam faktor ini sering disebut dengan CAMELS Rating System.
            Jika dibandingkan dengan system penilaian kesehatan bank sebelumnya, yaitu CAMEL. Sisem CAMELS memiliki satu indicator yang membedakan dengan unsur sebelumnya yaitu pada Sensitivity to Market Risk. Sebagai lembaga keuangan yang juga mengambil alih resiko dalam pengelolaan dana masyarakat, kepekaan terhadap resiko pasar tidak bias dipungkiri merupakan prinsip perbankan yang tidak bias ditawar.
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5184), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) dan PBI No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602), antara lain diatur bahwa Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings); dan Permodalan (capital) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.
Seperti system sebelumnya, RGEC merupakan pengembangan dari system sebelumnya, baik CAMEL maupun CAMELS. Yang membedakan system penilaian ini dengan system sebelumnya adalah adanya dua dimensi penilaian pada Risk Profile. Kedua dimensi ini yaitu Risiko itu sendiri dan Teknik Pengendalian Risiko tersebut. Kedua dimensi ini saling berhubungan dan memengaruhi. Sebagai contoh: Rumah yang berada di dekat SPBU memiliki risiko terjadi kebakaran lebih tinggi daripada rumah yang jauh dari SPBU. Begitupula walaupun suatu rumah jauh dari SPBU tetapi dalam pemasangan komponen kelistrikan acak-acakan dan tidak memenuhi standar yang berlaku, akan memiliki risiko terjadi kebakaran yang tinggi akbitat hubungan pendek arus listrik. Akan tetapi ketika rumah yang dekat dengan SPBU memiliki system pengendalian kebakaran yang bagus seperti adanya pendeteksi api, hydran, ataupun banker perlindungan, rumah tersebut meiliki risiko terjadi kebakaran yang rendah. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar Matriks Penetapan Tingkat Risiko dibawah ini.
Dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank, setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan hasil analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan menggunakan indikator penilaian baik kuantitatif maupun kualitatif. Peringkat setiap faktor dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.
Penilaian tingkat kesehatan bank dengan system RGEC, dalam faktor Risk Profile terdapat delapan indicator. Kedelapan indicator risiko tersebut adalah: Penilaian Risiko Kredit, Penilaian Risiko Pasar, Penilaian Risiko Likuiditas, Penilaian Risiko Operasional, Penilaian Risiko Hukum, Penilaian Risiko Stratejik, Penilaian Risiko Kepatuhan, dan Penilaian Risiko Reputasi. Setiap komponen indicator ini memiliki penilaian masing-masing yang kemudian tergabung menjadi Risk Profile.
Untuk Parameter/Indikator penilai faktor Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada Ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank Umum degan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
Selanjutnya untuk menentukan penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (sustainability) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group¸ baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Rentabilitas Bank.
Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Perencanaan dan Analisis Keuangan


          Perencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematis baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konsep jangka pendek biasanya 1 tahun atau dua 12 saja. Sedangkan jangka panjang beberapa pakar menyatakan  jangka waktunya 2 hingga 5 tahun ke depan, bahkan beberapa pakar juga menyebutkan bahwa jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun. Secara sederhana, perencanaan keuangan mrupakan kegiatan untuk memprakirakan pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang akan datang.
            Analisis Laporan Keuangan adalah Suatu analisa yang dilakukan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, prestasi kerja dan kinerja perusahaan di masa lalu sampai saat ini serta prospeknya dimasa datang, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Analis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha atapun proyek.
            Dalam pembahasan kali ini, kita berfokus pada kegiatan Investasi dan Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan. Bank merupakan salah satu entitas yang berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu Negara. Menurut UU No. 10 Tahu 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Kedua kegiatan ekonomi di atas dapat kita analisis melalui sebuah Neraca. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.



            Pada neraca seperti gambar di atas terlihat bahwa, terdapat dua unsur yang saling berhubungan dan memengaruhi. Pada sisi kanan yang berupa passiva yang merupakan unsur pembiayaan (financing) dan sisi kiri yang berupa aktiva yang merupakan unsur investasi (investment). Kedua sisi tersebut saling terkait dan memengaruhi, apabila salah satu sisi atau unsur di atas tidak lancar atau mati, maka sisi yang satunya akan terkena dampaknya.
            Sisi kanan atau financing activities ini mencakup transaksi dan peristiwa dimana kas diperoleh dari atau dibayarkan kembali kepada kreditor (pembiayaan dengan utang) atau pemilik (pembiayaan  dengan ekuitas). Seperti terlihat sebelumnya, kedua hal tersebut berupa kewajiban dan modal. Aktivitas pembiayaan dapat berupa pinjaman sejumlah dana kepada kreditor, lease modal, menerbitkan obligasi, menerbitkan saham preferen atau berupa penerbitan saham biasa. Financing activities juga akan mencakup pembayaran untuk melunasi utang, mengakuisisi kembali saham (treasury stock), dan pembayaran dividen.
            Sedangkan aktivitas investasi (investing activities) adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan serta aktiva lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Disamping itu, aktivitas investasi juga mencakup pembelian dan penjualan instrument keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Suatu entitas mengakuisisi aktiva-aktiva ini karena aktiva itu diperlukan untuk mendukung operasi dan proses intinya. Kemudian keuntungan dari hasil investasi ini akan dimasukkan untuk internalnya yaitu untuk pembiayan kembali baik untuk investasi ke intrumen lain maupun untuk menambah jumlah investasi yang sudah ada.


Dalam menjalankan peranannya, Bank merupakan suatu perantara keuangan antara financing and investment. Dengan kata lain, disini bank bertugas sebagai perantara antara Surplus Unit dengan Defisit Unit.



  
            Seperti dijelaskan sebelumnya, apabila kedua sisi pada neraca tidak seimbang atau salah satunya tidak berfungsi secara maksimal, maka akan terjadi suatu keadaan yang tidak sehat dalam suatu entitas atau bank. Dalam skala makro ataupun global keadaan seperti ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian suatu Negara yang bersangkutan. Sebagai contoh krisis subprime mortgage  yang terjadi di Amerika pada beberapa waktu lalu. Itu merupakan sebuah krisis yang diakibatkan dari kredit property. Lantas apa hubungannya dengan Bank? Pada saat gejolak itu terjadi, Bank-Bank yang terlibat investasi langsung terhadap property tersebut tentu akan terkena dampaknya. Investasi yang mereka berikan tentu akan merugi besar. Kerugian atas investasi ini tentu akan menurunkan dana cadangan (financing) bang tersebut. Karena lalu lintas keuangan yang begitu cepat di bank, seretnya dana cadangan tersebut bisa berimbas kepada kesulitan likuaditas. Lalu bagaimana dengan bank-bank lainnya? Karena para investor mulai memindahkan investasinya ke tempat yang lebih aman (antara lain ke deposito bank) maka bank pun menerima ‘uang panas’ dari investor. Oleh karena itu, bank pun harus siap-siap menambah cadangannya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan mendadak dari para investor tersebut. Hal tersebut membuat bank cenderung untuk menaikkan bunga pinjaman antarbank. Otomatis lalu lintas pinjam meminjam sesama bank menjadi semakin mahal. Ini lagi-lagi berimbas pada kesulitan likuiditas di dunia perbankan. Dengan demikian maka akan muncul efek domino dari kejadian tersebut, secara lebih luas kemudian memicu untuk terjadinya krisis global karena begitu sentralnya peran Amerika dalam perekonomian global.
            Seperti terlihat pada gambar sebelumnya, salah satu sumber pembiayaan pada bank adalah dalam bentuk GIRO. Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah lain atau dengan cara pemindahbukuan.
            Setelah pembahasan mengenai financing dan investment, selanjutkan mengenai system kliring antar perbankan. Kliring adalah sebuah kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kehadiran kliring dalam system perbankan disebabkan oleh adanya system pembayaran giral seperti penggunaan cek/bilyet giro dan jasa pelayanan transfer. Warkat lainnya yang dapat dikliringkan adalah sertifikat deposito, nota kredit, dan nota debet. Masalah kliring diatur dalam pasa 16 dan 17 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menugaskan bank Indonesia untuk mengatur system kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Lebih singkatnya, tujuan diselenggarakannya kegiatan kliring itu sendiri adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran yang aman dan cepat. Untuk lebih jelas, lihat contoh kasus di bawah ini.


 PROSES:
1.      Pak E melakukan pembelian barang terhadap Pak U, pembayaran dilakukan melalui sebuah cek yang dikeluarkan Pak E kepada Pak U (asumsikan Pak E mempunyai Giro di Bank A dan Pak U mempunyai tabungan di Bank X)
2.      Pak U ingin menukarkan cek dari Pak A ke Bank tabungan Pak U yaitu Bank X.
3.      Selanjutnya Bank X melapor ke Bank Indonesia untuk mengajukan kiring dari Bank A.
4.      Bank Indonesia memeriksa dokumen dari Bank X yang kemudian meneruskan kliring terhadap Bank Penerbit cek (Bank A)
5.      Bank penerbit cek (Bank A) memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada.
6.      Bank Indonesia akan meneruskan hal diatas kepada Bank X yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk penambahan kedalam rekening tabungan Pak U.

           



           


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS